KABUPATEN TANGERANG, DELLIK.ID – Pembahasan program pembangunan prioritas yang diusulkan dari setiap desa atau kelurahan sejatinya dibahas didalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) demi terciptanya kesepakatan dan persetujuan bersama. Namun, berbeda dengan Musrenbang di Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Salah seorang kepala desa Wanakerta Tumpang Sugian kecewa lantaran apa yang menjadi aspirasi masyarakatnya tidak dihadiri dan didengarkan langsung oleh 6 orang wakil rakyat yang berada di wilayahnya.
“Ada delapan orang dewan loh yang terpilih di dapil empat ini, kenapa cuma dua orang yang hadir? yang lainnya kemana,” kata Kepala Desa Wanakerta, Tumpang Sugian kepada wartawan, Rabu (8/2/2023).
Baca Juga:Â Terlibat Adu Mulut Dengan Warga, Aksi Kades di Tangerang Terekam Kamera dan Viral di Medsos
Ia menambahkan, atas tidak hadirannya 6 anggota DPRD Kabupaten Tangerang yang terpilih di dapil 4 itu. Menurutnya, masyarakat tidak bisa menyampaikan secara langsung apa yang menjadi prioritas aspirasi yang sudah 1 tahun dinantikannya.
“Setahun sekali masyarakat menyampaikan aspirasi dalam Musrenbang, ini dewannya malah tidak hadir. Tahun depan jangan dipilih lagi,” ungkap pria yang akrab disapa LTS itu.
Sementara itu, menanggapi sikap kepala desa tersebut, Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Sindang Jaya Aan Ansori mengatakan, bahwa pihaknya mengaku sudah mengirimkan undangan kepada seluruh anggota DPRD yang berada di dapil 4. Kendati demikian, dengan tidak hadirnya 6 anggota DPRD pada acara Musrenbang ini, ia menganggap bahwa anggota DPRD tersebut sedang mengikuti acara partai atau ada kegiatan lain yang tidak dapat ditinggalkan.
“Saya sudah undang semuanya, mungkin sedang ada acara partai, namanya juga dewan kan!. Sebelumnya pada acara Pra Musrenbang semua kades sudah kita undang jadi tidak ada tanya jawab pada acara ini,” ucap Aan.
Ditempat yang sama, salah satu anggota DPRD Kabupaten Tangerang Fraksi Partai Golkar M. Amud menyampaikan, bahwa protes yang dilakukan kepala desa adalah hal yang biasa dan sah. Memurutnya, hal itu dipicu lantaran panitia tidak membuka ruang dialog sehingga menimbulkan protes. Namun demikian perlu diketahui bahwa para OPD dan Tim Bappeda masih harus mengikuti rangkaian kegiatan-kegiatan lainnya.
“Karena ruangnya (Dialog) tidak dibuka oleh panitia makanya pak lurah protes tidak bisa menyampaikan aspirasi kepada OPD, Bappeda dan kepada kami anggota DPRD,” Pungkasnya. (Nuryadi/Ade Maulana)
