Lanjut baca artikel
https://dellik.id/wp-content/uploads/2024/11/IMG-20241124-WA0010-min.jpg
Peristiwa

Gerakan Rakyat Anti Oligarki Deklarasi Tolak PSN di Pakuhaji Tangerang

×

Gerakan Rakyat Anti Oligarki Deklarasi Tolak PSN di Pakuhaji Tangerang

Sebarkan artikel ini
Gerakan Rakyat Anti Oligarki Deklarasi Tolak PSN di Pakuhaji Tangerang
Massa Gerakan Rakyat Anti Oligarki saat Membawa Spanduk Bertuliskan "Nelayan Tangerang Terhalang Pagar Ilegal 400M di Laut". (Istimewa)

KABUPATEN TANGERANG, DELLIK.ID Ratusan masyarakat gabungan dari berbagai daerah menggelar deklarasi Gerakan Rakyat Anti Oligarki Untuk Kedaulatan Rakyat (GRAO) menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah Provinsi Banten, Rabu 8 Januari 2024.

 

Deklarasi GRAO tersebut digelar di jalan Raya keramat panjang, Desa Kramat, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, akan dihadiri oleh beberapa tokoh seperti Syafril Sjofjan Aktivis 77/78, Munarman Aktivis HAM, Ahmad Khozinudin sastrawan politik, KH. Muhyidin Junaidi mantan pimpinan MUI Pusat, Marwan Batubara petisi 100, Mayjen Purn. Soenarko mantan Danjen Kopassus, M. Rizal Fadillah, M. Said Didu manusia merdeka, Refly Harun pakar hukum tata negara, Jenderal Purn. Tyasno Sudarto mantan KASAD TNI, Suripto aktivis senior serta para perwakilan masyarakat dan ulama banten.

 

Salah satu tuntutan Gerakan Rakyat Anti Oligarki (GRAO) yaitu menolak dan meminta Presiden Prabowo untuk menghentikan PSN di Banten.

 

Pantauan Dellik.id di lokasi, ratusan massa bergerak menggunakan 1 unit mobil komando dengan pengeras suara, selain itu barisan massa aksi pun berjalan membawa puluhan spanduk dan poster bertuliskan “Tidak Ada Kata Maaf Untuk Penghianat” #tangkap perampas tanah.

 

Dalam poster berwarna biru yang dibawa oleh massa aksi tertulis “Nelayan Tangerang Terhalang Pagar Ilegal 400M di Laut” Bongkar!!! dan Tangkap Siapapun Yang Pasang.

Baca Juga: Ombudsman akan Periksa BBWSC3 Terkait Penimbunan Sungai di Kronjo Tangerang

 

Dalam orasinya, Mantan Danjen Kopassus, Mayjen Purn. Soenarko meminta agar pemerintah, eksekutif dan legislatif bersikap dan bertindak adil untuk rakyat, agar tidak memberikan kesempatan kepada pengusaha untuk menindas rakyat miskin.

 

Selain itu, Mantan Danjen Kopassus itu pun dengan tegas menyebut, bahwa takut dan diamnya rakyat terhadap bentuk penindasan merupakan sikap yang salah. “Jangan merasa rakyat itu engga bersalah, saya berkata berkali-kali, bahwa yang bisa merubah nasib kita adalah kita sendiri,” ucap Mantan Danjen Kopassus, Mayjen Purn. Soenarko dalam orasinya di atas mobil komando, Rabu 8 Januari 2025. (*/red)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *