Lanjut baca artikel
https://dellik.id/wp-content/uploads/2024/11/IMG-20241124-WA0010-min.jpg
Berita

Kawasan Mardigras Citra Raya Diduga Jadi Sarang Prostitusi

×

Kawasan Mardigras Citra Raya Diduga Jadi Sarang Prostitusi

Sebarkan artikel ini
Kawasan Mardigras Citra Raya Diduga Jadi Sarang Prostitusi
Kawasan Mardigras Citra Raya, Kabupaten Tangerang.

KABUPATEN TANGERANG, DELLIK.ID – Rumah toko (Ruko) yang berada di kawasan Mardigras Citra Raya, Kabupaten Tangerang diduga kuat menjadi sarang praktik prostitusi.

Berdasarkan pantauan wartawan, praktik prostitusi tersebut berkedok panti pijat. Dimana, dari bagian luar terlihat seperti ruko pijat biasa, namun di dalamnya sudah tersedia wanita Pekerja Seks Komersial (PSK) yang siap melayani pelanggannya.

Menurut pengakuan salah satu penjaga ruko pijat, Heru mengatakan bahwa di tempatnya itu ada sebanyak 13 terapis wanita. Dimana, para pria yang berminat, bisa memesannya melalui aplikasi Michat.

Namun, lanjut dia bagi pelanggan yang sudah mengetahui rukonya itu bisa langsung datang memilih wanita yang diinginkannya.

 

Baca Juga: Tipu Puluhan Wanita Lewat Aplikasi Kencan, Ciko Diringkus Polsek Panongan Polresta Tangerang

“Yang kerja ada 13an wanita, kalau udah tau tempat kita mah, langsung datang aja milih,” katanya, Selasa (4/4/2023) dini hari saat wartawan melakukan penelusuran.

Heru menjelaskan, untuk tarif esek-esek satu wanitanya berkisar harga Rp. 250 ribu hingga Rp. 350 Ribu. Sedangkan, untuk pengunjung yang hanya sekedar ingin pijat saja, dipatok tarif sebesar Rp. 150 Ribu.

“Kalau gak tertarik sama wanita yang disini, nanti saya cariin ditempat lain,” ucap dia.

Heru menyatakan, di kawasan Mardigras Citra Raya ada beberapa referensi ruko pijat sejenis. Disitu, kata dia, terbilang aman dari razia lantaran diduga dibeking oknum aparat penegak hukum.

“Terakhir di razia itu kita pas lagi Covid-19 aja, tapi sekarang puasa aja kita tetap operasi,” ungkapnya.

Terpisah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kabupaten Tangerang, Fachrul Rozi menegaskan pihaknya akan menindak sesuai dengan tupoksi yakni penegakan peraturan daerah (Perda).

“Kalau melanggar Trantibum, kita tindak, tunggu saja,” pungkasnya. (rls/Ade Maulana)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *