JAKARTA, DELLIK.ID — Anggota Komisi VI DPR RI, Ananta Wahana tanya Menteri BUMN Erick Thohir soal kelanjutan program pemerintah hutan untuk rakyat di wilayah Banten.
Pasalnya, menurut Ananta, program pemerintah di wilayah Banten Selatan yaitu Lebak dan Pandeglang itu, ada beberapa desa yang masuk kawasan tersebut, informasi yang dia dapat mangkrak.
“Progres kelanjutan program itu bagaimana Pak. Terutama untuk Desa Mekar Jaya dan Desa Sukajadi di Kabupaten Lebak,” ungkap Ananta saat Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN, Erick Thohir, di Gedung Nusantara I, Jakarta, Kamis (14/9/2023).
Baca Juga: Imbas Harga BBM Naik, Erick Tohir Didesak Copot Komut dan Dirut Pertamina
Ananta menyebut, pada awalnya kawasan hutan di wilayah tersebut dikelola oleh Perhutani. Kemudian diambil alih oleh negara untuk diberikan kepada rakyat. Itu untuk hutan produksi maupun hutan lindung.
“Saya melihat program Presiden Jokowi ini cukup progresif lantaran pro rakyat. Ini berkaitan dengan perhutanan sosial yang berkaitan dengan kesejahteraan petani. Dan tentunya menjadi konsen PDI Perjuangan,” ujarnya.
Kendati demikian, Ananta menyayangkan program kerakyatan itu selain diterpa isu mangkrak, juga berkembang isu adaya pungli-pungli yang kadang-kadang dikaitkan dengan oknum Perhutani.
“jadi, sekali lagi saya ingin mengetahui, ya tadi itu Pak Menteri. Bagaimana proses kelanjutan pemberian hak kelola hutan kepada rakyat di Banten Selatan itu,” ucapnya.
Selain itu, Ananta juga menyoroti ketimpangan kesejahteraan di Banten Utara dan Selatan akibat belum meratanya investasi di wilayah tersebut.
Menurut Ananta, kalau bicara soal investasi ini, Banten selalu mendapat nomor 5 secara nasional. Tapi sekaligus tingkat pengangguran terbukanya masih tinggi rata-rata 9%.
Dan ironis sekali jomplang antara utara dan selatan. Di Selatan terdiri wilayah Lebak dan Pandeglang itu jumlah industri hanya 53, sementara di Tangerang terdapat 2.800-an industri.
Padahal, lanjut Ananta, di wilayah Selatan Banten itu memiliki sumber daya alam perkebunan yang berlimpah. Namun dikelolanya di wilayah Jabodetabek.
Oleh karenanya, Ananta berharap keterlibatan lebih dari BUMN untuk mengatasi kesenjangan kesejahteraan di wilayah Banten Utara dan Selatan.
“Saya kira Pak Menteri bisa menggerakan ribuan triliun aset BUMN untuk menutupi kejomplangan itu. Agar kesejahteraan rakyat di Banten lebih merata lagi,” imbuhnya.
Sementara menanggapi hal itu, Menteri BUMN, Erick Thohir menyampaikan, ketika ada BUMN yang mempunyai aset di wilayah tersebut. Maka pihaknya terus mensinkronisasikan dengan bentuk kebijakan yang bisa menyeluruh untuk wilayah tersebut.
“Artinya apa, bawa tadi saya sepakat contoh yang di Banten ketika ada pertumbuhan di utara dan selatan dimana ada ketimpangan,” katanya.
Untuk itu, lanjut Erick, pihaknya memiliki Program Makmur termasuk juga program PNM Mekaar untuk ultra mikro dan UMKM yang mengisi di tengah-tengah itu untuk menyeimbangi ketimpangan.
“Selain itu, konektivitas dari kebijakan yang ada di kami dengan yang ada di pemerintah daerah yang harus disinkronkan. Kalau tidak memang ini yang menjadi kendala,” imbuhnya. (Ade Maulana)
